Berita Indonesia - Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, melarang iklan yang menampilkan perempuan seksi di baliho mendapat berbagai tanggapan.
Menurut Ketua Pondok Pesantren se-Indonesia KH Noer Muhammad Iskandar, kebijakan tersebut harus benar dikaji dalam penerapannya.
"Jadi harus benar-benar jelas mana yang terdapat unsur pornografi atau pornoaksi, mana juga yang tidak," kata pria yang akrab disapa Gus Nur ini kepada okezone, Jumat (11/11/2011).
Dia meyakini, kebijakan yang diterapkan Pemkot Depok atas dasar kepentingan bersama, bukan atas dasar agama
"Aturan yang dilakukan tidak semata-tidak atas dasar agama, tapi juga atas dasara aturan bangsa dan negara karena Indonesia bukan hanya Islam saja," ungkapnya.
Sebenarnya, lanjut dia, Undang-Undang sudah mengatur dengan tegas agar media dalam bentuk apapun tidak boleh menampilkan sesuatu yang bernuansa porno.
"Apa yang terjadi itu melanggar aturan itu atau tidak, kalau melanggar tentu tidak boleh. Tetapi jika tidak melanggar harus diberikan izin," jelasnya.
Dia juga berharap, semua pihak dapat memahami apa yang diberlakukan pemerintah setempat. Jika memang Pemkot Depok mencopot baliho atau spanduk yang benar berbau porno tentu banyak manfaatnya.
"Tentunya tidak akan merangsang orang untuk melakukan pornoaksi atau pornografi yang selama ini dianggap dapat merusak kehidupan," pungkas pria kelahiran Banyuwangi ini.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, melarang iklan yang menampilkan perempuan seksi dipajang di baliho di seluruh sudut kota. Kategorinya, iklan tersebut menampilkan perempuan seksi yang mengumbar aurat atau mengenakan baju terbuka.
Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Nunu Heriyana mengatakan pihaknya sudah menurunkan paksa iklan yang menampilkan perempuan berpose tidak senonoh. Salah satunya iklan deodorant yang menampilkan ketiak wanita di Jalan Margonda.
09.47 | 0
komentar
