Pencopotan Mauritz Napitupulu Dinilai Janggal

Pemberhentian mendadak Direktur Utama (Dirut) PAM Jaya, Mauritz Napitupulu, dinilai janggal oleh Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin. Ia juga mengaku kaget dengan keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini. "Kami cukup kaget juga mendengar kabar ini. Dia orang yang sangat berkomitmen," kata Selamat ketika dihubungi wartawan, Jumat (23/12/2011).


Kami cukup kaget juga mendengar kabar ini. Dia orang yang sangat berkomitmen.
-- Selamat Nurdin

Selama Maurits Napitupulu masih memegang kendali PAM Jaya, ia merasa kinerja PAM Jaya jauh lebih baik. Menurutnya, Mauritz berhasil membuka jalan dan mengajak kedua operator swasta yaitu PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta untuk duduk bersama terkait kontrak pengelolaan air yang merugikan. "Renegosiasi ini berawal darinya. Sedangkan sebelumnya susah untuk membicarakan ini," tutur Selamat.

Renegosiasi permasalah kontrak ini perlu dilakukan karena jika tidak segera dibicarakan maka imbasnya jatuh pada PAM Jaya yang berpotensi memiliki utang sebesar Rp 18,2 triliun kepada dua operator saat perjanjian berakhir pada 2022.

Selamat menuturkan bahwa pihaknya sempat memberi tenggat waktu hingga 1 Desember 2011 agar PAM Jaya dan dua operator menyelesaikan renegosiasi kontrak. Tapi hingga saat ini, kata sepakat belum juga didapat oleh ketiga pihak tersebut. Lantaran mencuatnya masalah renegosiasi ini, pemberhentian Mauritz diduga karena ada tekanan dari pihak luar.

Tentunya, Selamat juga khawatir bahwa masalah renegosiasi ini akan berhenti di tengah jalan dan tidak berlanjut karena pergantian pemegang kendali. "Saya duga ada ancam-ancam pihak yang tak sepakat dengan rebalancing kontrak," imbuh Selamat.

Pada pertengahan 2011 ini, lanjut Selamat, Palyja meminta PAM Jaya mengembalikan uang tunggakan pelanggan dari Agustus 2010 hingga Juni 2011 sebesar Rp 116 miliar kepada Palyja untuk menambah belanja modal perusahaan. Namun PAM Jaya menahan uang itu hingga kontrak baru disepakati dan ditandatangani.